Palembang – MediaViral.net – Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan menggelar perkara terkait laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang dilaporkan oleh Zulfikar, S.Pd.I., pada Jumat (13/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Zulfikar diwakili oleh kuasa hukumnya, Advokat Yulizar, S.H., yang hadir langsung di Mapolda Sumatera Selatan untuk mengikuti gelar perkara eksternal di Ruang Gelar Bagian Pengawasan Penyidikan (Bagwassidik) Ditreskrimum Polda Sumsel.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Yulizar, S.H. menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari upaya mengawal proses penegakan hukum atas laporan dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang telah dilaporkan kliennya.

“Kami datang ke Mapolda Sumatera Selatan untuk mengikuti gelar perkara terkait penegakan hukum atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sampai saat ini memang belum ada keputusan pasti mengenai hasil gelar perkara tersebut. Namun, harapan kami agar proses penegakan hukum dapat terus dilanjutkan,” ungkap Yulizar.
Diketahui, laporan tersebut tercatat dengan Nomor: LP/B/986/VI/2026/SPKT/POLDA SUMSEL tertanggal 24 Juni 2026. Dalam laporan itu, Zulfikar, S.Pd.I., bertindak sebagai pelapor, sementara pihak terlapor masing-masing berinisial NH selaku Ketua DPW PKB Sumsel, AZ selaku Bendahara PKB Sumsel, dan EW selaku Wakil Ketua PKB Sumsel.
Pelaksanaan gelar perkara eksternal tersebut juga merujuk pada Nota Dinas Kasubdit 1 Nomor: B/158/XI/2026/Ditreskrimum tertanggal 11 November 2026 perihal permohonan gelar perkara eksternal.
Berdasarkan dokumen undangan, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026), mulai pukul 13.30 WIB hingga selesai, bertempat di Ruang Gelar Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan.
Adapun penanganan perkara tersebut berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana tercantum dalam dokumen perkara.
Melalui gelar perkara ini, pihak kuasa hukum berharap penyidik dapat menangani laporan tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, proses penanganan perkara dapat memberikan kepastian hukum bagi pelapor.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keputusan final mengenai hasil gelar perkara tersebut. Pihak kuasa hukum berharap proses hukum tetap berjalan hingga diperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
(mediaviral.net)










