Bandar Lampung – MediaViral.net– Dugaan pemotongan honor petugas Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah Lampung mendapat kecaman dari Ketua Umum LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Lucky Nurhidayah.
Lucky mengecam keras dugaan pemotongan honor yang disebut-sebut melibatkan oknum dari tim Kadafi Center. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut hak petugas yang telah menjalankan tugas pendataan di lapangan.
Ia menilai, honor petugas merupakan hak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan dengan cara memotong pembayaran yang menjadi hak para petugas.
“Jika benar terjadi pemotongan honor, ini harus diusut secara serius. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan posisi atau kewenangannya untuk mengambil hak orang lain,” tegas Lucky.
Menurutnya, dugaan pemotongan honor tersebut harus dibuka secara terang-benderang. Pihak-pihak yang disebut terlibat perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di kalangan petugas SE2026.
Lucky juga meminta pihak terkait, termasuk penyelenggara kegiatan, melakukan penelusuran terhadap mekanisme pembayaran honor. Jika ditemukan adanya pemotongan yang tidak memiliki dasar aturan, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.
“Jangan hanya diam. Harus ada penjelasan, siapa yang memerintahkan, siapa yang melakukan pemotongan, ke mana aliran uang tersebut, dan atas dasar apa pemotongan dilakukan,” ujarnya.
Diketahui, sebelumnya muncul dugaan pemotongan honor petugas SE2026 di Lampung dengan nominal mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta per orang. Dugaan tersebut disebut-sebut melibatkan seseorang berinisial R yang dikaitkan dengan tim Kadafi Center.
KAKI mendesak agar persoalan ini tidak berhenti sebatas klarifikasi. Penelusuran menyeluruh diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam proses pembayaran honor petugas.
Hingga berita ini disusun, dugaan keterlibatan pihak yang dikaitkan dengan Kadafi Center masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut. Pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan maupun bantahan.
Dugaan Dana Komitmen Rp1,5 Juta per Petugas
Diberitakan sebelumnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di wilayah Lampung dibayangi dugaan praktik pemotongan honor petugas.
Nilainya tidak kecil, mencapai Rp1 juta hingga Rp2 juta per orang. Dugaan tersebut menyeret nama oknum yang disebut-sebut berkaitan dengan kelompok Kadafi Center.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik tersebut diduga melibatkan seseorang berinisial R. Oknum ini disebut memiliki keterkaitan dengan tim Kadafi Center dan diduga melakukan penarikan sejumlah uang dari honor petugas sensus.
Jika informasi tersebut benar, jumlah uang yang terkumpul tentu bukan angka kecil. Dengan dugaan potongan Rp1 juta hingga Rp2 juta per petugas, terdapat dana dalam jumlah besar yang perlu dijelaskan asal-usul, peruntukan, serta pihak yang mengelolanya.
Dugaan ini semakin mengundang tanda tanya setelah beredar percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang mencantumkan istilah “Dana Komitmen” sebesar Rp1,5 juta per orang.
Dalam percakapan tersebut, dana disebut akan dikumpulkan setelah seluruh pekerjaan selesai. Petugas juga diarahkan untuk mentransfer uang ke rekening atas nama IS.
Munculnya istilah dana komitmen tersebut memunculkan pertanyaan serius. Apakah dana itu merupakan potongan honor petugas, pungutan internal yang disepakati, atau justru penarikan uang tanpa dasar ketentuan resmi?
Hingga kini, belum ada penjelasan yang memastikan legalitas penarikan dana tersebut. Begitu pula mengenai siapa pemilik rekening penerima, siapa yang menginisiasi pengumpulan uang, serta untuk kepentingan apa dana tersebut dihimpun.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung juga diminta tidak tinggal diam dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
BPS perlu menjawab secara tegas apakah dalam pelaksanaan SE2026 terdapat mekanisme resmi yang membolehkan pengumpulan “Dana Komitmen” sebesar Rp1,5 juta dari setiap petugas, siapa pihak yang memiliki kewenangan mengelolanya, serta apakah penarikan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai urusan internal semata. Jika benar terdapat pemotongan honor tanpa dasar yang sah, hak petugas yang telah bekerja justru dipertaruhkan.
Publik kini menunggu transparansi BPS Lampung untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar administrasi yang jelas atau justru terdapat praktik penarikan dana yang harus ditelusuri lebih lanjut.
Klarifikasi dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 tidak tercoreng oleh dugaan pungutan yang membebani petugas di lapangan.
(mediaviral.net)
