Lampung Barat –
MediaViral.net –
Nasib malang menimpa seorang pekerja harian proyek konstruksi jalan rabat di kawasan Serngit. Setelah merampungkan seluruh pekerjaan fisik di lapangan sesuai arahan atasan, sisa upah keringatnya sebesar Rp3,6 juta justru tidak dibayar oleh sang pemborong (bos). Tak hanya menahan hak pekerja, pemborong tersebut bahkan memblokir nomor kontak korban secara sepihak menyusul adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kasus ini bermula ketika korban mengerjakan proyek jalan rabat menggunakan material yang disediakan langsung oleh pihak pemborong. Pada tahap awal, material yang dijatah meliputi 130 sak semen, 3 dam batu, dan 6 dam pasir. Namun, saat memasuki pengerjaan sisi berikutnya, pihak pemborong secara sepihak mengurangi kuota dan mutu material menjadi 110 sak semen, 2 dam batu, dan 7 dam pasir.
Sebagai pekerja harian di lapangan, korban mengaku hanya menjalankan instruksi dan menggunakan ketersediaan bahan yang diberikan oleh atasannya, serta telah berupaya menjaga kualitas penyelesaian (finishing) sebaik mungkin.
Petaka terjadi ketika proyek tersebut masuk dalam agenda pemeriksaan oleh BPK. Dalam uji petik menggunakan core drill (pengujian inti beton) untuk mengecek mutu dan ketebalan beton jalan rabat, hasil uji dinyatakan tidak memenuhi standar baku mutu.
Hal ini diduga kuat merupakan dampak langsung dari pengurangan volume material semen dan batu yang dilakukan oleh pemborong sejak awal pengerjaan.
Alih-alih bertanggung jawab atas kebijakan material yang diputuskannya, pemborong justru melimpahkan kesalahan kepada pekerja lapangan. Begitu seluruh tanggung jawab fisik rampung, nomor telepon korban diblokir dan sisa upah senilai Rp3,6 juta yang sangat dibutuhkan untuk menghidupi keluarga digantung tanpa kejelasan.
“Saya ini hanya pekerja harian yang ikut apa kata bos di lapangan. Bahan dikasih segitu, ya saya pasang segitu. Saya sudah kerja maksimal sampai selesai, tapi kenapa saat hasil uji BPK tidak sesuai, malah gaji saya yang ditahan dan nomor saya diblokir?” ujar korban dengan nada kecewa.
Tindakan sepihak pemborong ini dinilai telah mencederai rasa keadilan dan melanggar hukum positif di Indonesia, khususnya regulasi ketenagakerjaan dan perlindungan hak asasi pekerja. Korban sangat berharap ada iktikad baik dari sang pemborong untuk segera melunasi sisa hak upahnya tanpa harus memperpanjang masalah ke jalur hukum formal atau memviralkannya di media sosial.
DASAR HUKUM DAN PERATURAN KETENAGAKERJAAN
Perlindungan Hak Upah Pekerja Proyek Konstruksi (Jalan Rabat)
Tindakan pemborong yang menahan upah pekerja dengan dalih temuan audit atau hasil uji konstruksi yang gagal (padahal material dikurangi oleh pemborong sendiri) merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berikut adalah dasar hukum yang melindungi hak pekerja:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja
Prinsip Utama Pengupahan: Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban Pengusaha: Pengusaha wajib membayar upah tepat waktu sesuai dengan kesepakatan waktu kerja. Menahan upah secara sepihak atas pekerjaan yang telah diselesaikan adalah tindakan melanggar hukum.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Pasal 58: Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan atau tidak dibayarkannya upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.
Pasal 61: Pembayaran upah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dan tidak boleh dikurangi secara sepihak di luar ketentuan yang sah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) – Wanprestasi dan Perikatan Kerja
Perjanjian kerja antara pemborong dan tukang/pekerja bersifat timbal balik. Pekerja telah memenuhi kewajibannya (menyelesaikan fisik proyek jalan rabat), maka demi hukum pemberi kerja wajib memenuhi kewajibannya (membayar upah penuh).
Risiko teknis akibat salah instruksi material adalah tanggung jawab pemberi kerja/pemborong, bukan risiko yang dibebankan kepada upah buruh harian.
(mediaviral.net)
