Seluma, Bengkulu – MediaViral.net – Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Anggaran 2026 di Desa Talang Durian, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, menjadi perhatian terkait keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan.Berdasarkan informasi yang tercantum pada papan nama kegiatan di lokasi, program revitalisasi tersebut meliputi tiga jenis pekerjaan, yakni renovasi ruang pembelajaran, renovasi ruang administrasi, serta pembangunan pagar dan taman.Dalam papan informasi itu juga tercantum bahwa kegiatan dilaksanakan melalui program Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2026 dengan pelaksana Pembangunan Satuan Pendidikan (PSP) dan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender.Namun, terdapat hal yang menjadi perhatian, yakni tidak tercantumnya nominal anggaran atau jumlah dana bantuan pada papan informasi kegiatan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi anggaran kepada masyarakat, khususnya warga di lingkungan sekitar lokasi pembangunan.Padahal, papan informasi kegiatan memiliki peran penting sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik. Melalui informasi tersebut, masyarakat dapat mengetahui sumber pendanaan, nilai anggaran, jenis pekerjaan, pelaksana kegiatan, hingga jangka waktu pengerjaan.Transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai ketentuan dan tujuan program.Oleh karena itu, pihak pelaksana maupun instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai nilai anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan revitalisasi PAUD tersebut, termasuk memastikan informasi pada papan kegiatan telah memenuhi ketentuan keterbukaan informasi.Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai besaran dana bantuan maupun penjelasan terkait tidak dicantumkannya nominal anggaran pada papan informasi kegiatan.Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak pelaksana kegiatan maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan secara berimbang kepada masyarakat.
(mediaviral.net)











