Way Kanan, Lampung — MediaViral.net
Ketua DPD PAN Way Kanan, Dr. Resmen Kadapi, SH., MH., akhirnya angkat suara dengan nada keras. Ia menyatakan siap “turun gunung” mengawal langsung nasib ratusan petani tebu yang kini terjepit ketidakpastian, bahkan jika perlu hingga ke hadapan Presiden.
Pernyataan tegas ini muncul di tengah krisis yang kian mencekik petani tebu mandiri di Way Kanan, yang hingga kini belum mendapatkan kepastian akibat tertundanya proses tebang dan giling.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami tidak bisa tinggal diam. Ini menyangkut hidup masyarakat kecil. Saya siap turun langsung, bahkan sampai ke Jakarta, jika di daerah tidak ada solusi,” tegas Resmen, Jumat (3/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan sudah menyentuh aspek keadilan bagi petani yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Resmen mengungkapkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar konsolidasi besar-besaran bersama para petani. Dari situ, akan diputuskan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan membawa persoalan ini ke level nasional.
“Kita akan dengar langsung jeritan petani. Kalau Kejati dan Gubernur tidak mampu menyelesaikan, maka PAN akan all out mendampingi petani menghadap Presiden,” ujarnya dengan nada serius.
Seperti diketahui, polemik ini mencuat setelah PT Pemuka Sakti Manis Indah (PT PSMI) menunda jadwal tebang dan giling. Penundaan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan hukum yang kini membelit perusahaan.
Dampaknya tidak main-main. Ratusan petani kini berada di ujung tanduk kerugian. Tebu yang seharusnya segera dipanen justru dibiarkan terlalu lama di lahan, menyebabkan penurunan kadar gula yang berimbas langsung pada jatuhnya harga jual.
Situasi ini memantik kemarahan dan keresahan luas. Petani bukan hanya kehilangan potensi keuntungan, tetapi juga dihantui ancaman gagal panen dan kerugian berkepanjangan.
“Jangan sampai petani dijadikan korban. Negara tidak boleh abai. Ini harus segera ada solusi konkret,” tegas Resmen.
Ia juga mengingatkan, jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, maka bukan tidak mungkin akan memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
Kini, sorotan publik tertuju pada pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pihak perusahaan. Masyarakat menunggu, apakah akan ada langkah nyata… atau justru petani kembali menjadi pihak yang dikorbankan. (mediaviral.net)
