AJP-SB Desak Inspektorat Lampung Barat dan Way Kanan Periksa Dugaan Keterlibatan Oknum Kapus dan Dokter ASN

Senin, 16 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lampung Barat –
MediaViral.net – Informasi mengenai dugaan aktivitas di sebuah hotel di kawasan Bukit Kemuning menjadi sorotan. Dewan Pimpinan Pusat Abadi Jaya Persada SB (AJP-SB) meminta penelusuran lintas daerah serta penegakan disiplin aparatur sipil negara (ASN) dilakukan tanpa tebang pilih.

Dewan Pimpinan Pusat Abadi Jaya Persada SB (AJP-SB) mendesak Inspektorat dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat serta Kabupaten Way Kanan segera menelusuri informasi dugaan keterlibatan seorang oknum Kepala Puskesmas (Kapus) Air Hitam berinisial Y dengan seorang dokter berinisial H yang disebut berasal dari Kabupaten Way Kanan.

Informasi tersebut sebelumnya mencuat melalui pemberitaan Buktipetunjuk.id terkait dugaan aktivitas keduanya di sebuah hotel di kawasan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.

banner 600x600

Ketua Umum AJP-SB, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum. Oleh karena itu, pemeriksaan dan klarifikasi resmi dari instansi berwenang dinilai penting untuk memastikan kebenarannya.

Sugeng mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya meminta klarifikasi kepada Y. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan. Bahkan, nomor WhatsApp yang digunakan untuk melakukan konfirmasi diketahui telah memblokir akses komunikasi tersebut.

Dalam upaya memperoleh keterangan dari instansi terkait, AJP-SB selanjutnya menghubungi Sekretaris Inspektorat Kabupaten Way Kanan, Bakharuddin, pada Minggu (15/11/2026).

Bakharuddin menyampaikan bahwa informasi tersebut akan ditelusuri lebih lanjut. Ia juga menyarankan agar mekanisme penegakan disiplin ASN dikonfirmasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

Baca Juga :  Skandal Dana Desa Sarimukti Disorot, APBDes 2026 Tak Dipublikasikan, Musrenbang Diduga Hanya Formalitas

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Lampung Barat menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi. Meski demikian, informasi yang disampaikan AJP-SB akan ditelaah dan segera dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan serta BKPSDM.

AJP-SB menilai bahwa apabila informasi tersebut terbukti benar dan pihak-pihak terkait merupakan ASN, instansi berwenang perlu menguji kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan disiplin dan kode etik aparatur negara.

Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 4 dan Pasal 24, terkait nilai dasar, kode etik, perilaku, dan kewajiban ASN.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 3 huruf f, mengenai kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, terkait etika PNS dalam kehidupan bermasyarakat maupun pelaksanaan tugas kedinasan.

Menurut AJP-SB, apabila ditemukan pelanggaran, penjatuhan sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, tingkat kesalahan, status kepegawaian, serta ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian tidak boleh didasarkan pada opini, asumsi, ataupun informasi media sosial semata.

Baca Juga :  Dinas Pertanian Tuban Siapkan Generasi Petani Milenial Yang Berintegritas, Multi Talenta dan Berinovasi

Ketua Umum AJP-SB, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas telaah administratif maupun komunikasi antarlembaga.

“Kami mendesak Inspektorat dan Dinas Kesehatan kedua kabupaten segera melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara objektif. Pastikan identitas, status kepegawaian, kronologi, serta kebenaran informasi yang beredar. Jika tidak terbukti, sampaikan hasil klarifikasinya. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, proses sesuai aturan tanpa tebang pilih,” tegasnya.

AJP-SB juga meminta agar koordinasi lintas daerah segera dilakukan mengingat informasi tersebut diduga melibatkan aparatur dari dua kabupaten berbeda.

Sugeng menegaskan bahwa pengawasan publik bukanlah bentuk penghakiman terhadap kehidupan pribadi seseorang. Sebaliknya, pengawasan merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan integritas, etika, dan profesionalitas aparatur negara tetap terjaga.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Y maupun dokter H belum memberikan klarifikasi kepada AJP-SB. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.

Perlu ditegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan informasi awal yang masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum melalui pemeriksaan dan penetapan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

MediaViral.net berkomitmen menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta asas praduga tak bersalah dalam setiap proses pemberitaan.

(mediaviral.id)

banner 600x600

Berita Terkait

Tak Kunjung Ada Kepastian Hukum, Warga Sindang Pagar Desak Evaluasi Penanganan Kasus oleh Penyidik Polsek Sumber Jaya
LAPBAS Indonesia Tolak Keras Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Desak Penguatan Konservasi
8 Tahun Mangkrak, Gedung Pasar Pasir Putih Akhirnya Difungsikan Menjadi Kantor BPBD Nias Selatan
Gelar Perkara Kasus Dugaan Penipuan di Polda Sumsel, Kuasa Hukum Zulfikar: Harap Proses Hukum Terus Berjalan
Sungai Mati, Sawah Rusak, Warga Desa Merinding Menangis dan Memohon Presiden Tutup Total Tambang Emas Ilegal
Warga dan Masyarakat Sipil Desak Kejati Bengkulu Audit Menyeluruh Proyek Revitalisasi Sekolah Tahun 2026
Seminar Internasional PPWI ke-19 Hari Kedua, Ketua PPWI OKI M. Abbas Umar Ikuti Tes Seleksi Wawancara
Rismayati Nakhodai Perumda Air Minum Limau Kunci, Fokus Tekan Kebocoran Air dan Tingkatkan Layanan

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:17 WIB

Tak Kunjung Ada Kepastian Hukum, Warga Sindang Pagar Desak Evaluasi Penanganan Kasus oleh Penyidik Polsek Sumber Jaya

Senin, 16 November 2026 - 20:48 WIB

LAPBAS Indonesia Tolak Keras Pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon, Desak Penguatan Konservasi

Senin, 16 November 2026 - 20:38 WIB

8 Tahun Mangkrak, Gedung Pasar Pasir Putih Akhirnya Difungsikan Menjadi Kantor BPBD Nias Selatan

Senin, 16 November 2026 - 12:45 WIB

AJP-SB Desak Inspektorat Lampung Barat dan Way Kanan Periksa Dugaan Keterlibatan Oknum Kapus dan Dokter ASN

Minggu, 15 November 2026 - 11:36 WIB

Gelar Perkara Kasus Dugaan Penipuan di Polda Sumsel, Kuasa Hukum Zulfikar: Harap Proses Hukum Terus Berjalan

Berita Terbaru