Kayuagung, Sumatera Selatan – MediaViral.net
Dugaan permasalahan serius di SDN 15 Kayuagung kian menjadi sorotan publik. Alih-alih memberikan klarifikasi yang tegas dan transparan, pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) justru dinilai saling melempar tanggung jawab.
Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar Dinas Pendidikan OKI, Ahmad, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa persoalan terkait Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bukan berada di bawah kewenangannya.
“Masalah guru, mulai dari pembinaan, pemindahan hingga penempatan, merupakan kewenangan bidang GTK yang dipimpin oleh Bapak Herianto,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru memicu reaksi keras dari masyarakat. Warga menilai sikap tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai pejabat publik, terlebih di tengah mencuatnya dugaan kepala sekolah jarang masuk serta potensi penyalahgunaan anggaran.
“Ini bukan sekadar soal kewenangan bidang. Ini soal tanggung jawab terhadap dunia pendidikan. Jangan saling lempar saat masyarakat menunggu kejelasan,” ujar seorang warga Kayuagung.
Secara struktur organisasi, Kabid SD memiliki tugas dalam pembinaan sekolah dasar, termasuk aspek ketenagaan. Sementara itu, bidang GTK berwenang dalam urusan kepegawaian guru, seperti pembinaan, penempatan, dan pengawasan kehadiran.
Namun demikian, masyarakat menilai bahwa dalam kasus yang melibatkan kepala sekolah dan dugaan penyimpangan anggaran, seluruh pihak di Dinas Pendidikan seharusnya dapat bekerja sama dan tidak saling menghindar.
“Kalau sudah menyangkut dugaan penyalahgunaan wewenang, semua bidang harus terlibat. Jangan sampai muncul kesan ada yang ditutup-tutupi,” kata warga lainnya.
Hingga saat ini, Kepala Bidang GTK, Herianto, belum memberikan pernyataan resmi. Sikap tersebut semakin menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Publik mendesak agar Dinas Pendidikan OKI segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SDN 15 Kayuagung, baik dari sisi kinerja maupun penggunaan anggaran.
Kasus ini dinilai menjadi ujian bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Jika tidak segera ditangani secara terbuka, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dikhawatirkan akan semakin menurun. (mediaviral.net)
