Lampung Selatan — MediaViral.net
Proyek pembangunan box culvert yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Selatan menuai kritik keras dari masyarakat. Pekerjaan yang seharusnya menjadi solusi pengendalian banjir justru diduga dikerjakan secara terburu-buru dan tidak memenuhi standar kualitas konstruksi.
Di lapangan, indikasi pekerjaan asal jadi mulai terlihat. Struktur bangunan yang baru dikerjakan beberapa minggu sudah menunjukkan keretakan di sejumlah bagian. Kondisi ini memicu kecurigaan publik terhadap kualitas material dan proses pengerjaan proyek tersebut.
Sejumlah warga sekitar, termasuk Parjo, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai proyek tersebut seperti dikerjakan tanpa perencanaan matang dan pengawasan yang ketat.
“Baru hitungan minggu sudah retak. Ini proyek atau percobaan? Kualitasnya sangat diragukan,” tegas Parjo kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).
Proyek yang dibiayai dari uang rakyat ini seharusnya mengedepankan kualitas dan ketahanan jangka panjang, bukan sekadar mengejar target cepat selesai. Apalagi, fungsi box culvert sangat vital dalam mengalirkan air dan mencegah banjir di kawasan tersebut.
Namun, fakta di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar: apakah proyek ini benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis atau hanya formalitas untuk menyerap anggaran?
Parjo mendesak Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan sebagai pihak yang bertanggung jawab agar tidak tutup mata. Ia meminta adanya inspeksi langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan tersebut. Bahkan, ia menilai proyek sebaiknya dihentikan sementara sebelum kerugian semakin besar.
“Jangan tunggu rusak total baru bertindak. Kalau dari awal sudah bermasalah, lebih baik dihentikan dulu dan diperiksa secara menyeluruh,” ujarnya.
Sikap bungkam dari pihak pelaksana dan instansi terkait hingga saat ini justru memperkuat kecurigaan publik. Belum ada klarifikasi resmi terkait dugaan kualitas pekerjaan yang dipersoalkan warga.
Masyarakat pun meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan segera turun tangan. Jika dibiarkan, proyek ini bukan hanya berpotensi gagal fungsi, tetapi juga menjadi pemborosan anggaran yang merugikan masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau hasilnya seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab?” tutup warga dengan nada kesal. (mediaviral.net)
