Sukamara, Kalimantan Tengah — MediaViral.net
Menjelang kunjungan Menteri Transmigrasi ke lokasi proyek di Kabupaten Sukamara, berbagai kejanggalan mulai mencuat ke permukaan. Proyek yang sebelumnya diduga gagal meski telah dua kali diberikan perpanjangan waktu, kini mendadak dirapikan secara cepat. Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait transparansi pelaksanaan proyek tersebut.
Kunjungan yang terkesan mendadak dinilai membuat instansi terkait bergerak cepat melakukan pembenahan di lapangan. Sejumlah indikasi menunjukkan adanya upaya untuk menampilkan proyek seolah-olah telah selesai, meskipun kenyataannya diduga belum sepenuhnya rampung.
Salah seorang warga penerima program transmigrasi mengungkapkan bahwa dirinya bersama warga lain diminta membersihkan lokasi dan menempati rumah untuk sementara waktu.
“Kami tiba-tiba disuruh membersihkan lokasi dan diminta tinggal sementara karena akan ada tamu dari pusat,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan dugaan bahwa ada persiapan mendadak guna menyambut kunjungan pejabat pusat. Selain itu, pekerja juga disebut diminta mempercepat penyelesaian pembangunan, meskipun kualitas pekerjaan dipertanyakan.
Warga lain yang enggan disebutkan namanya turut menyampaikan kondisi bangunan yang belum layak.
“Pintunya baru dipasang, tetapi tidak bisa ditutup dengan baik,” katanya.
Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan standar kualitas.
Tidak hanya pada aspek pembangunan fisik, persoalan juga muncul dalam pembagian jatah hidup (jadup) kepada warga transmigrasi. Bantuan yang seharusnya diberikan setelah proses penempatan, justru dibagikan sebelum warga menempati hunian secara resmi, sementara kondisi rumah belum sepenuhnya siap.
Berbagai temuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai pengelolaan proyek transmigrasi di Kabupaten Sukamara. Sikap instansi terkait yang terkesan terburu-buru dalam melakukan pembenahan menjelang kunjungan menteri juga dinilai menimbulkan persepsi kurangnya keterbukaan.
Masyarakat berharap agar pihak berwenang, termasuk Kementerian Transmigrasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta aparat penegak hukum, dapat melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan.
Transparansi dan akuntabilitas dinilai penting agar program transmigrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. (mediaviral.net)
