Empat Lawang, Sumatera Selatan | MediaViral.net
Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Darli, S.H., ikut dalam retret nasional para pimpinan DPRD se-Indonesia di Akademi Militer Magelang pada 14–19 April 2026. Kegiatan bertajuk Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) ini diklaim sebagai ajang “penggemblengan” kepemimpinan. Namun, publik mulai mempertanyakan: apakah benar menghasilkan perubahan nyata, atau hanya agenda formalitas elite?
Dalam keterangan resmi Sekretariat DPRD Empat Lawang, retret ini disebut bertujuan menyelaraskan visi daerah dengan kebijakan nasional. Para peserta dibekali materi strategis, mulai dari wawasan kebangsaan hingga fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Namun sorotan tajam muncul pada efektivitas kegiatan semacam ini. Di tengah berbagai persoalan daerah—dari pembangunan yang belum merata hingga tuntutan transparansi anggaran—muncul pertanyaan besar: apakah retret ini akan benar-benar memperkuat fungsi pengawasan DPRD, atau justru sekadar memperhalus relasi politik antara legislatif dan eksekutif?
Materi mengenai “Asta Cita Presiden” dan kewaspadaan geopolitik global turut menjadi bagian pembekalan. Tapi bagi sebagian kalangan, yang lebih mendesak adalah bagaimana DPRD mampu bersikap tegas terhadap potensi penyimpangan di daerahnya sendiri.
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Di satu sisi, sinergi memang dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan. Namun di sisi lain, publik berharap DPRD tidak kehilangan independensinya sebagai lembaga pengawas.
Retret di lingkungan militer seperti di Akmil Magelang disebut bertujuan menanamkan disiplin dan ketegasan. Tapi tantangan sesungguhnya justru ada setelah para pimpinan kembali ke daerah: berani atau tidak mengambil sikap tegas ketika berhadapan dengan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
Momentum ini semestinya bukan sekadar ajang membangun jejaring atau seremonial tahunan. Lebih dari itu, masyarakat menunggu bukti nyata—apakah Ketua DPRD Empat Lawang dan jajaran benar-benar akan memperkuat peran pengawasan, atau tetap berjalan di zona nyaman politik.
Jika retret ini hanya berakhir sebagai rutinitas tanpa dampak konkret, maka kritik publik bukan tidak mungkin akan semakin menguat. Sebaliknya, jika benar menjadi titik balik kepemimpinan yang lebih tegas dan berpihak pada rakyat, maka hasilnya akan langsung dirasakan dalam pembangunan dan tata kelola daerah.
Kini, bola ada di tangan para pimpinan DPRD. Retret sudah dijalani—yang ditunggu adalah aksi nyata. (mediaviral.net)
