Bandar Lampung – MediaViral.net
Ratusan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/4/2026). Aksi tersebut menuntut pencopotan Kepala Satpol PP Provinsi Lampung, M. Zulkarnain.
Aksi berlangsung dari Lapangan Korpri Pemerintah Provinsi Lampung hingga ke depan Kantor Gubernur. Dalam kesempatan itu, massa juga menyerahkan surat pernyataan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah pejabat dan personel Satpol PP, mulai dari Sekretaris Satpol PP Rudi Sofian, Kepala Bidang PPUD Lakoni, Kabid SDM Bobiansah, hingga para kepala seksi, kasubbag, komandan pleton, dan anggota.
Dalam isi surat, para penandatangan meminta agar M. Zulkarnain dicopot atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Satpol PP Provinsi Lampung.
“Kami memohon dan meminta kepada Bapak agar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja saat ini yang bernama M. Zulkarnain diganti atau diberhentikan,” demikian kutipan dalam surat tersebut.
Mereka menegaskan bahwa tuntutan itu disampaikan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.
Dalam surat tersebut juga diuraikan sejumlah keberatan terhadap kepemimpinan M. Zulkarnain. Ia dinilai tidak profesional dalam memimpin organisasi serta disebut kerap menimbulkan konflik internal di lingkungan Satpol PP.
Selain itu, massa menyoroti proses penyusunan anggaran tahun 2026 yang disebut tidak melibatkan pejabat administrator maupun kepala bidang, sehingga dinilai menghambat pelaksanaan program kerja di internal organisasi.
Tak hanya itu, muncul pula tudingan terkait permintaan setoran di sektor keuangan, dugaan menghambat kenaikan pangkat pejabat fungsional, serta penggunaan kendaraan dinas yang dianggap berlebihan.
Massa juga menyinggung dugaan perilaku tidak pantas terhadap staf perempuan, serta pola kepemimpinan yang dinilai subjektif dan tidak kondusif bagi jalannya organisasi.
Para penandatangan mengungkapkan bahwa persoalan internal tersebut sebenarnya telah disampaikan melalui surat anonim pada Januari lalu. Namun hingga kini, mereka menilai belum ada tindak lanjut dari pimpinan daerah.
“Yang bersangkutan dalam memimpin organisasi selalu menggunakan sentimen pribadi, tidak objektif, dan sering berubah-ubah sehingga banyak tugas dan fungsi tidak bisa berjalan,” tulis mereka dalam surat tersebut.
Dalam poin terakhir, massa memperingatkan bahwa jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, maka aksi demonstrasi lanjutan berpotensi kembali terjadi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari M. Zulkarnain terkait tuntutan tersebut. (mediaviral.net)
