Lampung Barat – MediaViral.net
Aliansi Jurnalis Persada (AJP) menyoroti kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Barat yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, khususnya terkait penanganan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Kesehatan, termasuk di Puskesmas Belalau.
Penanganan laporan yang telah berlangsung selama beberapa bulan tanpa kejelasan perkembangan menjadi perhatian serius. Kondisi ini dinilai mencerminkan adanya potensi kelemahan dalam sistem birokrasi di daerah tersebut.
AJP menilai proses penanganan pengaduan masyarakat oleh Inspektorat Lampung Barat belum sepenuhnya menunjukkan penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan profesional.
“Kami mempertanyakan apakah Inspektorat Lampung Barat memiliki SOP yang jelas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Jika ada, mengapa prosesnya berlangsung lama tanpa kepastian status? Jika tidak ada, hal ini dapat menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan,” ujar perwakilan AJP dalam keterangan pers, Minggu (26/04/2026).
Inkonsistensi Keterangan Pejabat
AJP juga menyoroti adanya perbedaan keterangan dari sejumlah pejabat di lingkungan Inspektorat. Hal ini terlihat dari pernyataan Musadi yang menyebutkan bahwa penanganan telah dilimpahkan kepada Puguh selaku Irban Pembantu IV.
Perbedaan informasi tersebut dinilai menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan profesionalisme dalam penanganan laporan.
Menurut AJP, kejelasan informasi kepada publik merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas lembaga pengawas.
Pertimbangkan Laporan ke Tingkat Nasional
AJP menyatakan akan terus mengawal kasus ini. Jika dalam waktu dekat belum ada kejelasan terkait hasil audit atau perkembangan penanganan, pihaknya mempertimbangkan untuk menyampaikan laporan resmi kepada Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.
Laporan tersebut akan berfokus pada dugaan maladministrasi serta pelayanan publik yang dinilai belum optimal. AJP juga menyebut telah mengumpulkan sejumlah data dan bukti pendukung terkait hal tersebut.
AJP mengajak masyarakat untuk turut mengawasi proses ini sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan profesional,” tutupnya. (mediaviral.net)
