Lampung Timur — MediaViral.net
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi garda terdepan pemenuhan gizi anak, justru memicu kemarahan warga di Desa Karya Basuki, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur. Alih-alih menghadirkan makanan sehat dan bergizi, menu yang dibagikan kepada anak-anak PAUD dan TK pada 22 April 2026 dinilai jauh dari standar kelayakan.
Menu yang diterima anak-anak hanya berupa kentang goreng, dua butir kelengkeng, dan satu potong tempe goreng. Kondisi ini langsung menuai kritik keras dari masyarakat yang menilai program tersebut berjalan “asal jadi” tanpa memperhatikan standar gizi seimbang.
“Ini program negara, bukan sekadar bagi-bagi makanan seadanya. Kalau seperti ini, di mana letak gizinya?” ujar salah satu warga dengan nada geram.
Keresahan masyarakat bukan tanpa alasan. Selain dinilai minim gizi, proses pengolahan makanan juga disebut-sebut tidak memenuhi standar higienitas. Dugaan ini semakin memperkuat anggapan bahwa pelaksanaan MBG di lapangan terkesan serampangan.
Lebih mengejutkan lagi, keluhan tidak hanya datang dari satu titik. Sejumlah penerima manfaat di tingkat PAUD, TK, hingga Posyandu di Desa Karya Basuki mengaku menerima menu serupa. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah ada pembiaran sistematis dalam pelaksanaan program ini?
Sorotan tajam kini mengarah ke SPPG Desa Karya Basuki sebagai penyedia makanan. Namun, publik tidak berhenti di situ. Peran pengawasan dari berbagai pihak seperti Satgas MBG, Puskesmas, hingga unsur TNI/Polri juga ikut dipertanyakan.
“Kalau semua pihak benar-benar mengawasi, tidak mungkin makanan seperti ini lolos. Ini jelas ada yang tidak beres,” tegas warga lainnya.
Program MBG yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 serta pedoman dari Badan Gizi Nasional (BGN) sejatinya memiliki standar ketat terkait kualitas, kebersihan, dan nilai gizi makanan. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan indikasi lemahnya kontrol dan pengawasan.
Warga mendesak agar pemerintah daerah tidak tinggal diam. DPRD Kabupaten Lampung Timur diminta segera turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengungkap kondisi sebenarnya.
“Jangan tunggu anak-anak sakit baru bergerak. Ini menyangkut masa depan generasi,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana MBG di Desa Karya Basuki belum memberikan klarifikasi resmi. Sikap diam ini justru semakin memicu spekulasi dan kekecewaan publik.
Jika dugaan ini terbukti benar, maka pelaksanaan MBG di Lampung Timur bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan kegagalan serius dalam menjaga amanah program nasional. (mediaviral.net)
