Lampung – MediaViral.net
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tingkat I. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Provinsi Lampung pada Senin, 27 April 2026.
Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, laporan tersebut juga menjadi bentuk transparansi, akuntabilitas, serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan bahwa LKPJ bukan hanya kewajiban konstitusional, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah daerah kepada DPRD serta masyarakat Lampung.
“Penyampaian laporan ini bukan sekadar memenuhi kewajiban konstitusional, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik pemerintahan daerah kepada DPRD dan seluruh masyarakat Lampung atas amanah yang telah diberikan,” ujar Jihan.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah program dan kebijakan strategis yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025. Pemerintah Provinsi Lampung, menurutnya, terus berupaya memastikan setiap program memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, serta pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Pada sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan sebagai fondasi pembangunan SDM. Selain itu, pembangunan infrastruktur terus dilakukan guna membuka konektivitas wilayah dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Kami meyakini pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama kemajuan daerah. Karena itu, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan UMKM, peningkatan investasi, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri.
Meskipun berbagai capaian telah diraih, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan, khususnya dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, kebijakan strategis ke depan akan terus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan dengan memperhatikan masukan dan rekomendasi DPRD.
“Kami berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar tepat sasaran, berkeadilan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Lampung,” kata Jihan.
Dalam kesempatan tersebut, Jihan juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas kebijakan publik, pengawasan pembangunan, serta kesinambungan agenda pembangunan daerah.
“Kami memandang DPRD sebagai mitra strategis dalam memastikan arah pembangunan berada pada jalur yang benar. Sinergi dan kolaborasi yang kuat menjadi modal penting untuk mewujudkan Lampung maju menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (mediaviral.net)
