Lampung – MediaViral.net
Kegiatan retret kepala daerah se-Indonesia yang digelar pada 15–19 April 2026 di Akademi Militer Magelang kini tak sekadar menuai kritik, tetapi juga memantik kekhawatiran serius soal masa depan demokrasi daerah.
Sorotan keras datang dari mantan anggota DPRD Pringsewu, Sagang Nainggolan, yang menilai kegiatan tersebut berpotensi “mengerdilkan” peran legislatif dan mengaburkan batas kekuasaan.
“DPRD itu pengawas pemerintah, bukan peserta pembinaan ala militer. Kalau pola seperti ini dibiarkan, jangan heran kalau fungsi kontrol hilang total,” tegasnya, Sabtu (25/4/2026).
Menurutnya, pengumpulan para Ketua DPRD dalam satu forum dengan pendekatan disiplin militer bukan sekadar simbolis, melainkan mengirim sinyal kuat adanya upaya penyeragaman arah politik.
“Ini bukan lagi soal pelatihan, tapi soal penggiringan. Wakil rakyat seolah diarahkan untuk satu komando. Lalu di mana posisi kritis DPRD?” sindirnya.
Sagang mengingatkan bahwa Indonesia menganut prinsip trias politika, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berjalan seimbang—bukan saling tunduk.
“DPRD bukan bawahan presiden. Kalau semua dibuat seirama, siapa yang berani mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat?” ujarnya tajam.
Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti aspek anggaran yang dinilai ironis di tengah gencarnya kampanye penghematan.
“Rakyat diminta hemat, tapi pejabat dikumpulkan dalam acara besar berbiaya tinggi. Ini kontradiksi yang nyata,” katanya.
Di sisi lain, kegiatan ini diketahui diinisiasi oleh Lemhannas dengan dalih memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta membentuk karakter pemimpin yang disiplin dan patriotik.
Namun, di balik narasi tersebut, muncul pertanyaan yang tak bisa dihindari: apakah “penyamaan visi” yang digaungkan justru berujung pada hilangnya independensi?
Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menekankan pentingnya keselarasan program, termasuk isu strategis seperti pengelolaan sampah, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga target Indonesia Emas 2045.
Akan tetapi, bagi sebagian kalangan, keselarasan tanpa ruang kritik justru berbahaya.
“Kalau semua sepakat tanpa kritik, itu bukan sinergi—itu penyeragaman,” tegas Sagang.
Kritik ini membuka perdebatan lebih luas: apakah retret ini benar-benar untuk memperkuat kepemimpinan, atau justru menjadi pintu masuk melemahnya fungsi pengawasan legislatif?
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, publik kini menunggu jawaban—apakah DPRD akan tetap berdiri sebagai suara rakyat, atau perlahan berubah menjadi perpanjangan tangan kekuasaan? (mediaviral.net)
