Dana Daerah Disorot! Bupati Baharuddin dan Kemendagri Turun Gunung, Ada Apa dengan Pengelolaan Keuangan Batu Bara?

Jumat, 10 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Batu Bara, Sumatera Utara – MediaViral.net

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Batu Bara kini benar-benar berada di bawah sorotan tajam. Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, bahkan harus turun langsung memimpin sosialisasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Pertanyaannya: ada apa sebenarnya?

Bertempat di Kantor Bupati Batu Bara, Kecamatan Lima Puluh, Kamis (9/4/2026), agenda yang dikemas sebagai “sosialisasi” ini sejatinya membuka fakta penting—bahwa pengelolaan dana transfer daerah, khususnya untuk wilayah terdampak bencana, kini dalam pengawasan ketat pemerintah pusat.

banner 600x600

Kehadiran Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, bukan sekadar formalitas. Ini menjadi sinyal kuat bahwa aliran anggaran triliunan rupiah ke daerah tidak lagi bisa dikelola secara biasa-biasa saja.

Baca Juga :  Jamin Keamanan Tepat Di Perayaan Natal, Dandim 0402/OKI Laksanakan Patroli

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026 menjadi dasar utama. Namun di balik itu, publik patut bertanya: apakah selama ini pengelolaan dana sudah benar-benar transparan dan tepat sasaran?

Bupati Baharuddin dalam sambutannya memang menekankan pentingnya efektivitas dan akuntabilitas. Namun, dorongan kuat dari Kemendagri menunjukkan bahwa pembenahan tidak bisa lagi ditunda.

“Kegiatan ini sangat penting sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Baca Juga :  Sat Narkoba Polres Simalungun Terdepan Berantas Narkoba, Catat Rekor 110 Kasus Terbongkar dan 1,1 Kg Sabu Musnah dalam Setengah Tahun

Meski demikian, kegiatan ini juga seolah menjadi alarm keras bagi seluruh OPD di Batu Bara. Tidak ada lagi ruang untuk pengelolaan anggaran yang lemah, apalagi berpotensi menimbulkan penyimpangan.

Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi publik, setiap rupiah dana transfer—terlebih yang diperuntukkan bagi penanganan dampak bencana—harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Kini sorotan tak hanya datang dari pemerintah pusat, tetapi juga masyarakat. Batu Bara dihadapkan pada ujian besar: mampu berbenah atau justru terseret dalam pusaran persoalan klasik pengelolaan keuangan daerah. (mediaviral.net)

banner 600x600

Berita Terkait

“Rp450 Juta atau Dideportasi!” – Skandal Dugaan Pemerasan Oknum Imigrasi Yogya Gegerkan Publik, Investor Asing Diperlakukan Bak ‘ATM Berjalan’
Baru Dua Hari Menjabat, Kadis Pendidikan Kota Bengkulu Langsung “Tancap Gas” Benahi Dunia Pendidikan
Baru Dua Hari Menjabat, Kadis Pendidikan Kota Bengkulu Langsung “Tancap Gas” Benahi Dunia Pendidikan
“Bau Pembungkaman Pers?” LSM Libra Indonesia Ancam Wartawan, Redaksi Pewarta: Jangan Gunakan Hukum untuk Bungkam Kritik!
AJP Pertanyakan Kelanjutan Laporan Dugaan Korupsi DPRD Lampung Barat, Publik Menunggu Ketegasan Kejaksaan
Skandal Renovasi Bendungan Air Alas? Diduga Gunakan Material Sungai Tanpa Transparansi
Skandal Memalukan! Oknum Pegawai Rutan Diduga Terlibat Upaya Penyelundupan Sabu ke Dalam Lapas Kotabumi, 40 Paket Narkoba Digagalkan
BMKG Waspadai “Godzilla El Niño” 2026: Ancaman Kemarau Ekstrem Mengintai, Polda Lampung Minta Warga Siaga Penuh!

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 12:49 WIB

“Rp450 Juta atau Dideportasi!” – Skandal Dugaan Pemerasan Oknum Imigrasi Yogya Gegerkan Publik, Investor Asing Diperlakukan Bak ‘ATM Berjalan’

Kamis, 16 April 2026 - 12:43 WIB

Baru Dua Hari Menjabat, Kadis Pendidikan Kota Bengkulu Langsung “Tancap Gas” Benahi Dunia Pendidikan

Kamis, 16 April 2026 - 11:45 WIB

Baru Dua Hari Menjabat, Kadis Pendidikan Kota Bengkulu Langsung “Tancap Gas” Benahi Dunia Pendidikan

Kamis, 16 April 2026 - 00:17 WIB

“Bau Pembungkaman Pers?” LSM Libra Indonesia Ancam Wartawan, Redaksi Pewarta: Jangan Gunakan Hukum untuk Bungkam Kritik!

Rabu, 15 April 2026 - 19:28 WIB

AJP Pertanyakan Kelanjutan Laporan Dugaan Korupsi DPRD Lampung Barat, Publik Menunggu Ketegasan Kejaksaan

Berita Terbaru