Lampung – MediaViral.net
Gelombang kritik keras terhadap kinerja penegakan hukum mencuat di Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung (Kejati Lampung) menjadi sorotan tajam publik yang menilai penanganan kasus dugaan korupsi masih terkesan “tebang pilih”.
Sejumlah elemen masyarakat secara terbuka mendesak agar aparat penegak hukum tidak hanya fokus menindak mantan kepala daerah, tetapi juga berani menyentuh pejabat yang masih aktif menjabat. Mereka menilai, pejabat aktif justru memiliki akses langsung terhadap pengelolaan anggaran, sehingga potensi penyimpangan dinilai lebih besar.
“Jangan hanya mantan yang ditangkap. Yang masih aktif juga harus diperiksa kalau ada dugaan. Mereka yang masih pegang anggaran,” tegas salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, mantan kepala daerah sudah tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, pejabat aktif dinilai masih memiliki ruang untuk melakukan praktik-praktik yang menyimpang. Isu dugaan “fee proyek” dengan persentase tinggi pun kembali mencuat dan menjadi perbincangan di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, publik juga mulai mempertanyakan arah penegakan hukum yang dinilai berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat aktif. Ada kekhawatiran bahwa penindakan terhadap mantan kepala daerah justru dimanfaatkan sebagai alat tekanan terselubung.
Sorotan ini juga ditujukan kepada lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar turut memastikan penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan tidak pandang bulu.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum benar-benar menunjukkan keberanian dan integritas dengan menindak siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran, tanpa melihat apakah yang bersangkutan masih menjabat atau tidak.
“Kalau ingin dipercaya rakyat, hukum harus tajam ke semua, bukan hanya ke yang sudah tidak punya kekuasaan,” pungkas sumber tersebut. (mediaviral.net)
