Pengurusan P2N Sumbar 2025-2030 H Tafyani Kasim Dilantik Sebagai Ketua

Rabu, 26 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang/Sumatera Barat,
koranpemberitaankorupsi.id

Hanya 27 persen aset Indonesia yang dikuasai oleh masyarakat banyak, sisanya 73 persen dikuasai segelintir orang atau oligarki.

Hal itu terungkap dalam pelantikan dan pengukuhan Pengurus Wilayah Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (P2N) provinsi Sumatera Barat periode 2025 – 2030 di auditorium istana gubernuran Sumbar, Selasa (25/2).

banner 600x600

Pada kesempatan itu juga dilantik pengurus cabang P2N seperti Kota Padang, Pasaman Barat, Tanah Daftar dan Kota Bukittinggi. Setelah pelantikan juga digelar seminar nasional dengan tema Peluang dan Tantangan Pekerja Migran Indonesia dari Sumbar.

Ketua Umum P2N Pusat, H. Alven Stony usai acara pelantikan tersebut mengatakan, melalui organisasi P2N berupaya maksimal bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat banyak untuk bisa menguasai aset negara lebih banyak lagi dan bermanfaat juga untuk masyarakat banyak. Dari pada nanti, aset tersebut dikuasai segelintir orang yang bermanfaat untuk kelompok mereka saja.

Baca Juga :  Heboh! Benda Bercahaya Mirip “Rudal” Lintasi Langit Lampung, Warga Geger dan Penuh Spekulasi "Kalagondang hingga Kultivator dari Tiongkok"

Disebutkannya, P2N diisi oleh orang-orang gabungan pengusaha dan profesional yang mampu memberikan kontribusi besar mengerakan roda perekonomian dari daerah hingga Nasional .

“Kelemahan pengusaha kita adalah kurangnya kerjasama, sehingga agak lambat dalam perkembangannya. Melalui organisasi P2N ini, maka akan semakin bisa membuka peluang kerjasama tersebut,”kata H. Alven Stony.

Lalu, Ketua P2N Sumbar yang baru dilantik, H. Tafyani Kasim mengatakan, P2N Sumbar hadir akan membantu menciptakan lapangan kerja di Sumbar dalam dan peluang kerja ke luar negeri. Lalu, program P2N Sumbar bakal mengintegrasikan program pusat dengan daerah.

“P2N ini diisi dari berbagai kalangan seperti akademisi, praktisi, profesional dan UMKM.Kami mengajak semua pengurus yang telah dilantik bekerja maksimal sesuai dengan kompetensi masing – masing,”ulas Tafyani Kasim.

Pada tempat yang sama Ketua PW NU Sumbar, Prof.Ganefri mengatakan, berdasarkan hasil survey yang dipercaya jumlah warga Nahdiyin di Indonesia sebanyak 150 juta orang atau 56,9 persen dari jumlah penduduk lndonesia.

Baca Juga :  Inisiasikan Kerja Sama Perkebunan Plasma, PT TAN Bersinergi Dengan Tiga Desa di Lamandau

Selanjutnya, didalam kabinet merah putih Prabowo terdapat sebanyak 15 menteri dari warga Nahdiyin. Artinya, P2N memiliki kekuatan besar untuk membangun dan mengerakan perekonomian terutama di Sumbar.

“Kami akan bisa mendatangkan 15 menteri itu secara bertahap ke Sumbar untuk membangun Sumbar dan mengerakan perekonomian daerah ini,” jelas Ganefri.

Lalu, kegiatan itu dihadiri dan dibuka oleh Gubernur Sumbar yang diwakili Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nizam Ul Muluk.

Dia mengapresiasi kehadiran P2N Sumbar dan diyakini bisa membuka lapangan pekerjaan. Apalagi di Sumbar saat ini mencapai angka 178 ribu orang atau 5,75 persen.

“Kita berharap terjadi pengurangan pengangguran di Sumbar dengan hadirnya P2N Sumbar tersebut. Sebab, diyakini bisa membuka lapangan pekerjaan dalam dan ke luar negeri,”imbuhnya.

banner 600x600

Berita Terkait

“Bau Pembungkaman Pers?” LSM Libra Indonesia Ancam Wartawan, Redaksi Pewarta: Jangan Gunakan Hukum untuk Bungkam Kritik!
AJP Pertanyakan Kelanjutan Laporan Dugaan Korupsi DPRD Lampung Barat, Publik Menunggu Ketegasan Kejaksaan
Skandal Renovasi Bendungan Air Alas? Diduga Gunakan Material Sungai Tanpa Transparansi
Skandal Memalukan! Oknum Pegawai Rutan Diduga Terlibat Upaya Penyelundupan Sabu ke Dalam Lapas Kotabumi, 40 Paket Narkoba Digagalkan
BMKG Waspadai “Godzilla El Niño” 2026: Ancaman Kemarau Ekstrem Mengintai, Polda Lampung Minta Warga Siaga Penuh!
Geger Desa Peucangpari! Dugaan Penyimpangan BLT DD 2020–2023 Menguat, Warga Minta Audit Menyeluruh
MoU Pemkab OKU Timur dan Kejaksaan Negeri Diperbarui, Perkuat Sinergi Bidang Hukum Perdata dan TUN
Sinergi Polres Lampung Utara dan Lapas Kotabumi Gagalkan Penyelundupan Sabu

Berita Terkait

Kamis, 16 April 2026 - 00:17 WIB

“Bau Pembungkaman Pers?” LSM Libra Indonesia Ancam Wartawan, Redaksi Pewarta: Jangan Gunakan Hukum untuk Bungkam Kritik!

Rabu, 15 April 2026 - 19:28 WIB

AJP Pertanyakan Kelanjutan Laporan Dugaan Korupsi DPRD Lampung Barat, Publik Menunggu Ketegasan Kejaksaan

Rabu, 15 April 2026 - 18:10 WIB

Skandal Renovasi Bendungan Air Alas? Diduga Gunakan Material Sungai Tanpa Transparansi

Rabu, 15 April 2026 - 17:56 WIB

Skandal Memalukan! Oknum Pegawai Rutan Diduga Terlibat Upaya Penyelundupan Sabu ke Dalam Lapas Kotabumi, 40 Paket Narkoba Digagalkan

Rabu, 15 April 2026 - 17:46 WIB

BMKG Waspadai “Godzilla El Niño” 2026: Ancaman Kemarau Ekstrem Mengintai, Polda Lampung Minta Warga Siaga Penuh!

Berita Terbaru