Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.net
Aroma skandal dalam pengelolaan Pasar Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kian menyengat. Dugaan praktik “permainan uang kios” yang melibatkan oknum di lingkungan Dinas Perhubungan dan Dinas Perdagangan kini menjadi perbincangan panas di tengah masyarakat.
Informasi yang dihimpun dari sumber internal menyebutkan bahwa transaksi sewa hingga jual beli kios di pasar tersebut berlangsung dengan nilai fantastis, mulai dari Rp15 juta hingga tembus Rp100 juta. Ironisnya, aliran dana dari transaksi itu diduga tidak masuk ke kas daerah, melainkan “menghilang” tanpa jejak yang jelas.
“Ini bukan lagi soal kelalaian, tapi sudah mengarah pada dugaan permainan terstruktur. Uangnya besar, tapi tidak terlihat kontribusinya ke PAD,” ungkap sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Yang lebih mengejutkan, beredar dugaan bahwa dana dari distribusi kios dan tempat dagang justru mengalir ke kantong pribadi oknum pegawai. Bahkan disebut-sebut, transaksi dilakukan di luar mekanisme resmi, termasuk melalui kantor pribadi, bukan melalui sistem administrasi pemerintah daerah.
Jika dugaan ini benar, maka potensi kerugian daerah tidak bisa dianggap remeh. Pasar sebagai salah satu sumber ekonomi rakyat justru diduga dijadikan “ladang basah” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Siti Aisyah, pemerhati kebijakan publik di OKI, angkat suara dengan nada keras. Ia menilai praktik seperti ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi sudah masuk kategori serius. Kalau uang rakyat diduga dialihkan ke kepentingan pribadi, ini harus diusut tuntas. Jangan sampai ada pembiaran!” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak langsung terhadap pedagang kecil yang menjadi korban sistem tidak transparan. Mereka dipaksa membayar biaya tinggi tanpa kejelasan aturan, sementara hak mereka atas fasilitas yang adil justru terabaikan.
“Pedagang diperas secara halus lewat sistem yang tidak jelas. Ini sangat merugikan rakyat kecil. Pemerintah tidak boleh tutup mata,” lanjutnya.
Sorotan publik kini semakin tajam. Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan pun mulai menguat. Masyarakat menilai, jika dibiarkan, praktik semacam ini berpotensi menjadi bom waktu yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Dinas Perhubungan maupun Dinas Perdagangan OKI. Sikap bungkam ini justru memicu kecurigaan publik semakin dalam.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Pemda OKI: berani bersih-bersih atau justru membiarkan dugaan skandal ini terus membusuk di balik meja birokrasi? (mediaviral.net)
