Jakarta — MediaViral.net
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen pada 2025 dinilai menunjukkan kinerja yang cukup solid di tengah perlambatan ekonomi global. Bahkan, pada kuartal IV 2025, pertumbuhan tercatat sebesar 5,39 persen, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi kedua di kelompok G20 setelah India.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat di tengah berbagai tantangan global. Ia menyebutkan bahwa sejumlah indikator sosial juga mengalami perbaikan, di antaranya tingkat kemiskinan yang turun menjadi 8,25 persen, rasio Gini membaik ke angka 0,363, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun menjadi 4,74 persen.
“Serapan tenaga kerja juga meningkat dengan tambahan sekitar 2,71 juta orang,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Februari 2026.
Pemerintah pun menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 berada di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen. Target tersebut akan didorong melalui berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Program 3 Juta Rumah.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan masih terdapat sekitar 25 juta penduduk yang hidup dalam kondisi kemiskinan.
Selain itu, posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dinilai masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Kondisi ini sejalan dengan pandangan ekonom Amartya Sen yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis mencerminkan pembangunan yang sesungguhnya, karena pembangunan berkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup manusia.
Pengamat juga menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah. Papua, misalnya, yang dikenal kaya sumber daya alam, masih mencatat tingkat kemiskinan tertinggi secara nasional serta capaian IPM yang relatif rendah.
Fenomena ini sering dikaitkan dengan konsep resource curse, yaitu kondisi ketika kekayaan sumber daya alam tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekonom Daron Acemoglu dan James A. Robinson menilai bahwa persoalan utama dalam kondisi tersebut bukan terletak pada sumber daya, melainkan pada kualitas institusi yang belum inklusif.
Selain itu, Indonesia juga dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan struktural. Di antaranya adalah penurunan angka kemiskinan yang melambat, dominasi sektor informal yang mencapai sekitar 59 persen dari total tenaga kerja, serta tekanan lingkungan akibat pola pertumbuhan yang belum sepenuhnya berkelanjutan.
Di sisi lain, kebijakan hilirisasi industri yang selama ini digaungkan pemerintah dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat. Ekonom Dani Rodrik menyebutkan bahwa banyak negara berkembang menghadapi fenomena premature deindustrialization, yakni melemahnya sektor manufaktur sebelum mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal.
Sementara itu, Mushtaq Khan menekankan pentingnya kapasitas negara dalam memastikan kebijakan industri tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Ambisi menuju Indonesia Emas 2045 menuntut pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus berkualitas. Namun hingga kini, pertumbuhan masih bertahan di kisaran 5 persen, sehingga dinilai belum cukup untuk mendorong lompatan besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ekonom Ha-Joon Chang juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan di berbagai negara tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui peran aktif negara dalam pengembangan industri dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. (mediaviral.net)
