Diduga Toko Elektronik Disulap Jadi THM Ilegal, Aroma “Backing” Oknum APH Menguat di Perdagangan I

Rabu, 29 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Simalungun, Sumatera Utara – MediaViral.net

Warga di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dibuat geram dengan aktivitas mencurigakan di sebuah bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai toko elektronik dan perabot rumah tangga.

Bangunan tersebut diduga telah beralih fungsi menjadi tempat hiburan malam (THM) yang beroperasi hingga larut malam.

banner 600x600

Aktivitas di lokasi itu memicu keresahan masyarakat. Suara musik keras, keluar-masuk pengunjung pada malam hari, hingga dugaan praktik yang tidak sesuai norma sosial semakin memperkuat indikasi perubahan fungsi bangunan tersebut.

Lebih jauh, beredar dugaan adanya “bekingan” dari oknum aparat penegak hukum (APH), sehingga aktivitas tersebut terkesan kebal hukum dan terus berjalan tanpa tindakan tegas.

Baca Juga :  Kapolres Kobar Hadiri Pengukuhan Paskibraka di Rumah Jabatan Bupati Menyambut HUT RI ke-79

“Kalau tidak ada yang membackup, tidak mungkin berani buka terang-terangan seperti itu,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.

Potensi Pelanggaran Hukum

Jika dugaan tersebut terbukti, pengelola usaha dapat dijerat dengan sejumlah aturan hukum, di antaranya:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya Pasal 15 dan Pasal 26 yang mengatur kewajiban memiliki izin usaha pariwisata.

Peraturan Daerah (Perda) tentang ketertiban umum dan usaha hiburan di wilayah Kabupaten Simalungun, yang mengatur perizinan serta jam operasional tempat hiburan malam.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 apabila ditemukan unsur perjudian, serta pasal lain terkait penyakit masyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila terdapat indikasi penyalahgunaan narkoba, dengan ancaman pidana berat mulai dari 4 tahun hingga seumur hidup.

Baca Juga :  Kapolsek Rantau Alai Lakukan Patroli Secara Rutin

Selain itu, jika terbukti ada keterlibatan oknum aparat, yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi kode etik hingga pidana atas penyalahgunaan wewenang.

Desakan Masyarakat

Masyarakat mendesak aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) serta menindak tegas tanpa tebang pilih.

“Kami minta jangan tutup mata. Kalau ini dibiarkan, generasi muda bisa rusak,” tegas tokoh masyarakat setempat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola maupun aparat terkait atas dugaan tersebut. (mediaviral.net)

banner 600x600

Berita Terkait

Kisruh JKA Memanas: Desakan Hukum Menguat, DPRA Soroti Dugaan Penyimpangan, Potensi Aksi Massa Mengintai
Sebut Nama Jurnalis dengan Nada Pengancaman, IJP Lampung Serukan Solidaritas dan Laporkan Kadis PSDA
Ratusan Satpol PP Provinsi Lampung Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Desak M. Zulkarnain Mundur
Masalah Banjir, BBWS Mesuji–Sekampung Siapkan Master Plan Rp5 Miliar untuk Bandar Lampung
Soal Hak Siswa, FAMS Minta Gubernur Banten Turun Tangan
Warga Pertanyakan Dana Ketahanan Pangan Rp150 Juta di Desa Rejo Mulyo, Kandang Ada, Kambing Tak Kunjung Datang
Ardito Wijaya Dipindahkan ke Rutan Way Huwi: Publik Desak KPK Bertindak Lebih Tegas, Tangkap Semua Kepala Daerah di Lampung
Motor Hilang di Parkiran Klinik Kaira, Pelaku Berhasil Ditangkap Polisi

Berita Terkait

Kamis, 30 April 2026 - 16:57 WIB

Kisruh JKA Memanas: Desakan Hukum Menguat, DPRA Soroti Dugaan Penyimpangan, Potensi Aksi Massa Mengintai

Kamis, 30 April 2026 - 16:37 WIB

Sebut Nama Jurnalis dengan Nada Pengancaman, IJP Lampung Serukan Solidaritas dan Laporkan Kadis PSDA

Rabu, 29 April 2026 - 23:00 WIB

Ratusan Satpol PP Provinsi Lampung Unjuk Rasa di Kantor Gubernur, Desak M. Zulkarnain Mundur

Rabu, 29 April 2026 - 22:55 WIB

Masalah Banjir, BBWS Mesuji–Sekampung Siapkan Master Plan Rp5 Miliar untuk Bandar Lampung

Rabu, 29 April 2026 - 22:49 WIB

Soal Hak Siswa, FAMS Minta Gubernur Banten Turun Tangan

Berita Terbaru

Daerah

Soal Hak Siswa, FAMS Minta Gubernur Banten Turun Tangan

Rabu, 29 Apr 2026 - 22:49 WIB