Bandar Lampung – MediaViral.net
Polemik penanganan banjir di Kota Bandar Lampung akhirnya mendapat respons cepat. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji–Sekampung langsung bergerak setelah sorotan dari Wali Kota Eva Dwiana.
Tak ingin polemik berlarut, BBWS bersama instansi terkait segera menggelar rapat koordinasi guna memperkuat langkah penanganan banjir yang lebih terintegrasi. Pemerintah pusat pun mengambil peran strategis dengan menyiapkan peta besar penanganan jangka menengah hingga panjang melalui penyusunan master plan pengendalian banjir Kota Bandar Lampung.
Pelaksana Tugas Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, Mochammad Dian Alma’ruf, memastikan dokumen strategis tersebut mulai dianggarkan pada 2026 dengan nilai sekitar Rp5 miliar.
“Anggarannya kita siapkan tahun 2026 dan segera dilaksanakan. Targetnya Desember sudah rampung,” ujarnya di Kantor BBWS Mesuji–Sekampung, Rabu (29/4/2026).
Menurut Dian, master plan ini akan menjadi fondasi utama penanganan banjir yang selama ini dinilai belum terarah. Dokumen tersebut akan memuat pemetaan detail wilayah rawan banjir hingga kebutuhan intervensi teknis di lapangan.
“Mulai dari pembebasan lahan, peninggian tanggul, pembangunan tanggul baru, normalisasi sungai, sampai sistem polder. Semua akan berbasis data,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan adanya master plan, pemerintah dapat memastikan setiap langkah penanganan dilakukan secara tepat sasaran dan tidak lagi bersifat tambal sulam.
Tak berhenti di situ, penyusunan dokumen juga akan dilanjutkan ke tahap desain dasar (basic design). Direktorat Bina Teknik akan melakukan kajian teknis, baik melalui Balai Teknik maupun melibatkan konsultan profesional.
“Opsinya bisa lewat Balai Teknik atau konsultan, tergantung kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Namun, Dian mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah tetap krusial, terutama dalam urusan pembebasan lahan dan penanganan dampak sosial.
Saat ini, BBWS Mesuji–Sekampung mulai menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung guna memastikan kolaborasi berjalan optimal.
“Kami harap setelah master plan selesai, daerah bisa memperkuat dukungan, terutama soal lahan dan sosial. Infrastruktur akan kami dorong dari pusat,” pungkasnya. (mediaviral.net)
