Kayuagung, OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.net
Upaya konfirmasi terkait pemberitaan berjudul “Kepala SDN 15 Kayuagung Diduga Jarang Masuk Kantor, Publik Endus Potensi Korupsi Anggaran dan Penyalahgunaan Wewenang” menghadapi hambatan serius. Sejumlah pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terkesan saling melempar tanggung jawab dan sulit dihubungi.
Salah satu pejabat yang menjadi fokus konfirmasi adalah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (Kabid GTK) Disdik OKI. Awak media telah mencoba menghubungi melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0821-8888-8*** sejak pukul 08.10 WIB, Senin (13 April 2026). Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan yang dikirim hanya menunjukkan tanda ceklis satu tanpa adanya respons.
Kondisi ini semakin memperkuat kekhawatiran publik terkait rendahnya transparansi dan akuntabilitas pejabat Disdik OKI dalam menangani kasus yang tengah menjadi sorotan tersebut.
Sebelumnya, Kepala Bidang SD Disdik OKI, Ahmad, menyatakan bahwa persoalan terkait guru dan tenaga kependidikan merupakan kewenangan bidang GTK yang dipimpin oleh Herianto. Pernyataan ini justru memperlihatkan adanya indikasi saling lempar tanggung jawab antarbidang.
“Kami sudah berupaya menghubungi berbagai pihak di Disdik OKI untuk mendapatkan klarifikasi. Namun, sebagian besar pejabat sulit dihubungi atau justru mengarahkan ke bidang lain. Bahkan saat menghubungi bidang GTK sejak pagi, hanya mendapat ceklis satu tanpa balasan,” ujar salah satu jurnalis dari PPWI.
Publik pun menyampaikan kekecewaan atas sikap pejabat yang dinilai tidak responsif. Menurut mereka, pejabat pemerintah seharusnya bersikap terbuka dan cepat memberikan informasi, terlebih dalam kasus yang menyangkut pengelolaan anggaran dan kualitas pendidikan.
“Kami tidak memahami mengapa pejabat terkesan menghindar dan sulit dihubungi. Padahal, informasi dari mereka sangat penting untuk memastikan kejelasan kasus ini,” ungkap Siti Aisyah.
Masyarakat mendesak Kepala Dinas Pendidikan OKI, Muhammad Refly, untuk segera turun tangan. Diharapkan, langkah tegas dapat diambil guna memastikan seluruh pejabat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (mediaviral.net)
