Way Kanan, Lampung – MediaViral.net
Kesabaran warga Desa Tanjung Serupa SP 6B, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, akhirnya mencapai batas. Jalan utama yang menghubungkan Dusun Tanjung Aman, Dusun Tanjung Sari, dan Dusun 2 Purwasari dibiarkan hancur selama hampir satu dekade tanpa sentuhan perbaikan.
Yang lebih menyakitkan, kerusakan ini terjadi di tengah rutin cairnya Dana Desa (DD) setiap tahun. Kondisi tersebut memicu dugaan kuat di tengah masyarakat: ke mana sebenarnya aliran dana tersebut?

Jalan yang seharusnya menjadi urat nadi aktivitas warga kini berubah menjadi kubangan lumpur. Saat musim hujan, kondisinya kian parah—licin, berlubang, dan menyerupai kolam. Warga menyebut, melintasi jalan ini seperti mempertaruhkan keselamatan.
“Ini bukan jalan, ini kubangan! Anak-anak kami harus melewati ini setiap hari untuk sekolah. Kami lelah dengan janji kosong!” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sejak tahun 2017 hingga 2026, tidak ada perbaikan signifikan. Bahkan, warga mengaku jalan tersebut tidak pernah sekalipun mendapat pengerasan dasar seperti batu.
Setiap kali dipertanyakan, Kepala Desa Mardiono disebut hanya memberikan jawaban yang sama: menunggu Dana Desa cair. Namun kenyataannya, hingga kini tidak ada realisasi.
“Dana desa itu selalu ada, kami tahu. Tapi kenapa jalan ini tetap hancur? Kami mulai curiga ada yang tidak beres,” tegas warga lainnya.
Tak hanya jalan, janji penerangan listrik yang digaungkan sejak 2017 pun tak kunjung terealisasi. Warga merasa seolah hidup dalam kegelapan—secara harfiah maupun dalam pelayanan.
Kondisi ini membuat masyarakat geram. Mereka secara terbuka mendesak Inspektorat, Kejaksaan Negeri, dan aparat kepolisian untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan Dana Desa di Tanjung Serupa.
“Kami minta diperiksa! Kalau memang ada penyimpangan, tangkap! Jangan biarkan rakyat terus jadi korban,” seru warga.
Situasi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah maupun pusat. Di saat Dana Desa digelontorkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat, justru di lapangan ditemukan kondisi yang bertolak belakang.
Kini, warga hanya menuntut satu hal sederhana: jalan yang layak dilalui. Bukan janji, bukan alasan—tetapi bukti nyata. (mediaviral.net)










