Trinusa Pesisir Barat Siap “Kepung” KPK 21 April 2026, Bawa Dugaan Korupsi Daerah ke Pusat

Jumat, 17 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pesisir Barat, Lampung — MediaViral.net

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) Pesisir Barat menyatakan kesiapan untuk mengikuti aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta pada 21 April 2026.

Aksi ini disebut sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal berbagai dugaan penyimpangan anggaran di daerah agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat.

banner 600x600

Ketua DPC Trinusa Pesisir Barat, Efendi, melalui Sekretarisnya, Sugeng Purnomo, menegaskan bahwa keikutsertaan mereka bukan sekadar simbolis, melainkan upaya nyata untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung.

Baca Juga :  Kisah Pilu Dari Ponorogo, Buruh Tani Meninggal Tertimpa Pohon

“Kami ingin memastikan bahwa setiap laporan terkait dugaan penyimpangan di daerah tidak berhenti di tengah jalan. Kehadiran kami di Jakarta adalah bentuk komitmen untuk mengawal proses tersebut,” ujar Sugeng.

Menurutnya, Trinusa telah menyiapkan sejumlah data awal yang berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran di Pesisir Barat. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi anggaran hibah, proyek infrastruktur PUPR, serta sistem penempatan jabatan ASN.

Sugeng menilai, pengawasan yang lebih ketat dari KPK diperlukan agar pengelolaan anggaran daerah berjalan transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Guna Menjunjung Tinggi Netralitas Dalam Pilkada 2024, Kapolres Kobar Sosialisasikan Langsung No WA Pribadi

“Kami berharap KPK dapat menindaklanjuti setiap laporan secara profesional dan terbuka, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” katanya.

Aksi yang juga akan melibatkan DPD Trinusa Provinsi Lampung ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara masyarakat dan lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

Di akhir pernyataannya, Sugeng mengingatkan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Semua pihak harus berkomitmen menjaga amanah. Penggunaan anggaran harus benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (mediaviral.net)

banner 600x600

Berita Terkait

Dana BOS Rp45 Juta di SDN Mandaling Cikembar Disorot, Diduga Ada Rekayasa Laporan
Free Nutritious Meal Programme: A Strategic Engine for Indonesia’s Economic Power and Global Competitiveness
Dana BOS Rp232 Juta di SDN 1 Citamiang Disorot, Diduga Ada Rekayasa Laporan
Baru Seumur Jagung, Jembatan Desa Gobang Ambruk! Dalih “Bencana Alam” Picu Tanda Tanya Publik
Dana Desa Rp1,72 Miliar di Sirnagalih Diduga Jadi Bancakan, LBHK-Wartawan Jabar Siap Laporkan Kades ke Tipikor!
Darurat Korupsi Desa, Ratusan Kepala Desa Terseret Kasus
“Serbu” Jakarta! Bupati Lampung Barat Desak Kerja Sama dan Bantuan, DKI Tak Bisa Lagi Tutup Mata
Air Mata Haru di Abepura: Saat Polisi Tak Datang dengan Senjata, Tapi Membawa Kepedulian untuk Anak Papua

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 05:34 WIB

Dana BOS Rp45 Juta di SDN Mandaling Cikembar Disorot, Diduga Ada Rekayasa Laporan

Sabtu, 18 April 2026 - 03:01 WIB

Free Nutritious Meal Programme: A Strategic Engine for Indonesia’s Economic Power and Global Competitiveness

Sabtu, 18 April 2026 - 01:33 WIB

Dana BOS Rp232 Juta di SDN 1 Citamiang Disorot, Diduga Ada Rekayasa Laporan

Sabtu, 18 April 2026 - 01:09 WIB

Baru Seumur Jagung, Jembatan Desa Gobang Ambruk! Dalih “Bencana Alam” Picu Tanda Tanya Publik

Sabtu, 18 April 2026 - 00:25 WIB

Darurat Korupsi Desa, Ratusan Kepala Desa Terseret Kasus

Berita Terbaru