OKI, Sumatera Selatan – MediaViral.net
Tembok tinggi penjara yang seharusnya menjadi simbol pembinaan, kini justru diterpa isu memalukan. Lapas Kayuagung diduga kuat berubah menjadi “zona nyaman” bagi peredaran narkoba—bahkan disebut-sebut tak lepas dari permainan oknum internal.
Isu panas ini mencuat setelah beredar kabar adanya aliran dana fantastis Rp200 juta yang diduga mengalir ke kantong seorang oknum Kepala Pengamanan Lapas (KPLP) berinisial YP, pada Jumat (17/4/2026). Uang tersebut diduga menjadi “tiket VIP” bagi masuknya sabu ke dalam lapas tanpa hambatan berarti.

Gelombang kecurigaan publik makin membesar usai berbagai unggahan viral di TikTok membongkar dugaan praktik gelap di balik jeruji. Narasi yang beredar bahkan menyebut lapas tersebut bukan lagi sekadar tempat pembinaan, melainkan diduga telah bertransformasi menjadi “markas operasi” jaringan narkotika.
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap dugaan yang lebih mencengangkan. Ia menyebut aliran dana itu bukan sekadar isu, melainkan bagian dari skema terstruktur yang melibatkan jaringan bandar.
“Ini bukan cerita baru. Disebut-sebut ada setoran besar agar jalur masuk barang tetap ‘aman’. Nilainya sampai ratusan juta,” ujarnya.
Ironisnya, sehari sebelum isu ini meledak, pihak lapas sempat melakukan razia dan menemukan sejumlah telepon seluler di tangan warga binaan. Barang tersebut diduga menjadi alat komunikasi utama dalam mengendalikan jaringan narkoba dari balik sel.
Tak butuh waktu lama, sekitar 10 warga binaan yang diduga terhubung dengan jaringan tersebut langsung dipindahkan ke lapas lain. Namun, langkah ini justru memunculkan tanda tanya: apakah ini penindakan serius, atau sekadar upaya meredam situasi?
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak pengelola lapas terkait dugaan suap dan peredaran narkoba yang kian liar diperbincangkan. Sikap bungkam ini justru mempertebal kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang tengah disembunyikan.
Kasus ini berpotensi menjadi bom waktu bagi dunia pemasyarakatan. Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya pelanggaran hukum yang terjadi—melainkan juga indikasi rusaknya sistem pengawasan dari dalam.
Publik kini menuntut lebih dari sekadar razia dan pemindahan napi. Transparansi, investigasi menyeluruh, dan tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat menjadi harga mati.
Pertanyaannya kini: siapa sebenarnya yang mengendalikan—narapidana, atau justru orang dalam? (mediaviral.net)










