Serang, Banten – MediaViral.net
Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, persoalan integritas birokrasi kembali mencuat ke permukaan. Salah satu praktik yang kerap dianggap sepele namun menyimpan potensi besar penyimpangan adalah rangkap jabatan oleh pejabat publik—sebuah celah yang bisa berujung pada konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan.
Secara normatif, keterlibatan pejabat dalam organisasi sosial atau kepemudaan memang tidak sepenuhnya dilarang. Namun persoalan menjadi krusial ketika jabatan tersebut bersinggungan langsung dengan kekuasaan birokrasi dan akses terhadap anggaran negara. Di titik inilah batas antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi atau kelompok mulai kabur.
Sorotan tajam juga mengarah pada pengelolaan anggaran daerah, khususnya pada pos belanja operasional seperti makan dan minum. Meski terlihat sebagai komponen kecil, pos ini kerap menjadi “lahan basah” dalam praktik birokrasi. Fleksibilitas penggunaannya membuka peluang terjadinya manipulasi, mulai dari penggelembungan anggaran, laporan fiktif, hingga mark-up jumlah peserta kegiatan.
Modus seperti ini bukan hal baru. Dalam berbagai kasus di Indonesia, penyimpangan anggaran sering berawal dari celah administratif yang tampak sederhana namun berdampak besar terhadap kerugian keuangan negara. Ketika pengawasan lemah, praktik ini bisa berlangsung sistematis dan berulang.
Situasi semakin mengkhawatirkan ketika pejabat yang memiliki kewenangan dalam birokrasi juga menduduki posisi strategis dalam organisasi seperti KNPI. Kombinasi kekuasaan administratif dan pengaruh sosial ini berpotensi menciptakan dominasi yang sulit dikontrol.
Di satu sisi, jabatan birokrasi memberikan akses terhadap anggaran, jaringan, dan keputusan strategis. Di sisi lain, posisi dalam organisasi memberikan legitimasi sosial dan kekuatan mobilisasi massa. Ketika dua kekuatan ini berada dalam satu tangan, risiko konflik kepentingan tidak lagi sekadar potensi—melainkan ancaman nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang sehat.
Secara hukum, prinsip pengelolaan keuangan negara telah diatur secara tegas. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menekankan transparansi dan akuntabilitas, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan penggunaan anggaran sesuai peruntukan. Ditambah lagi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menegaskan pentingnya integritas dan netralitas aparatur negara.
Namun fakta di lapangan sering berkata lain. Regulasi yang kuat tidak akan berarti tanpa pengawasan yang konsisten dan penegakan hukum yang tegas. Rangkap jabatan yang dibiarkan tanpa kontrol hanya akan memperluas ruang abu-abu dalam birokrasi—ruang di mana kepentingan pribadi bisa menyusup ke dalam kebijakan publik.
Persoalan ini bukan sekadar tentang individu, melainkan cerminan lemahnya sistem. Ketika konflik kepentingan dibiarkan, maka jabatan publik berisiko bergeser dari amanah pelayanan menjadi alat konsolidasi kekuasaan.
Jika kondisi ini terus berlangsung tanpa pembenahan, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin tergerus. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi birokrasi, tetapi juga legitimasi negara di mata rakyatnya. (mediaviral.net)
