Batu Bara, Sumatera Utara – MediaViral.net
Suasana Apel Gabungan ASN di halaman Kantor Bupati Batu Bara, Senin (6/4/2026), mendadak terasa “panas” saat Wakil Bupati Syafrizal, S.E., M.AP., melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran birokrasi.
Di hadapan Sekda, kepala OPD, camat, hingga ASN, Syafrizal menegaskan: tidak boleh lagi ada program pengentasan kemiskinan yang asal jalan, apalagi salah sasaran.
“Jangan main-main dengan data! Jangan sampai anggaran besar, tapi masyarakat miskin tetap tidak tersentuh,” tegasnya dengan nada tinggi.
Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 sudah memberi garis tegas: kemiskinan ekstrem harus diberantas. Namun di lapangan, masih kerap ditemukan program yang dinilai tidak tepat sasaran.
Syafrizal pun “menyentil” kinerja perangkat daerah agar tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Ia menuntut penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan mutlak.
“Kalau datanya salah, kebijakannya pasti salah. Ini yang harus kita benahi sekarang!” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan. Program seperti KUBE dan PEKKA disebutnya bukan sekadar formalitas, melainkan harus benar-benar mampu mengangkat ekonomi keluarga.
Namun di balik capaian penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA), Wabup juga membuka fakta yang mengkhawatirkan: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak justru meningkat dalam tiga tahun terakhir.
“Ini tidak boleh dianggap biasa. Ini darurat sosial yang harus kita tangani serius,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk ODGJ terlantar yang masih kerap luput dari perhatian. Ia menegaskan, tidak boleh ada lagi ego sektoral antar instansi.
“Kalau masih kerja sendiri-sendiri, jangan harap masalah ini selesai!” sindirnya tajam.
Menutup arahannya, Syafrizal mengingatkan ASN agar tidak menjadikan apel sebagai rutinitas tanpa makna. Ia menuntut perubahan nyata dalam pola kerja birokrasi.
“Rakyat tidak butuh janji. Rakyat butuh bukti!” pungkasnya.
Pernyataan keras ini menjadi sinyal kuat: Pemkab Batu Bara mulai serius menekan kinerja ASN, dan tak segan mengevaluasi jika program pengentasan kemiskinan masih berjalan di tempat. (mediaviral.net)
